Lembaga Survei Akan Buka-Bukaan Data Quick Count, BPN Tolak Hadir

BPN tolak hadir

Tribun Kepo – Keraguan dan tuduhan yang selama ini dilayangkan kubu paslon 02 Prabowo-Sandi terhadap hasil quick count atau hitung cepat, dijawab dengan tantangan sejumlah lembaga survei yang menggelar hitung cepat. Kabar tersebut dibenarkan, ‎anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk saat dikonfirmasi. Semua lembaga survei yang mengikuti acara tersebut adalah lembaga yang berada di bawah payung Persepi.

Diketahui ada 29 anggota lembaga survey yang dibawah payung Persepi. Di antaranya adalah Indo, Charta Politika, Barometer , Poltracking Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

“Besok di Hotel Morisey jam 12.00 WIB,” ujar Hamdi kepada JawaPos.com, Jumat (19/4).

Senada, ‎Direktur SMRC Sirajudin Abas membenarkan rencana acara yang akan digelar besok itu. Dia tidak keberatan seandainya diminta untuk memaparkan metodologi sampai dengan proses pelaksanaan quick count di pilpres 2019.

“Semua lembaga anggota Persepi diminta menunjukkan bagaimana proses dan bagaimana datanya. Prosesnya sampelnya di mana saja, bagaimana proses pengambilan sampel, terus bagaimana datanya diproses dan ditampilkan. Jadi, metologi teknisnya akan kami jelaskan‎‎,” ujar Sirajudin.

Lebih lanjut, pihaknya menyambut positif respons Persepsi itu. Acara tersebut sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan quick count yang dilakukan lembaga survei ‎bisa dipertanggung jawabkan.‎

 

“Saya kira bagus biar masyarakat tahu, dan yang ingin tahu boleh tanya di situ,” ungkapnya.

 

Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa koalisinya mempersilakan lembaga survei untuk membeberkan metodologi surveinya ke masyarakat. Akan tetapi, dirinya mengkritisi lembaga survei juga berani untuk membuka sumber dana penelitiannya.

Dirinya meminta dalang di balik pemilik lembaga survei seperti Denny JA, Yunarto Wijaya, Hanta Yudha, Saiful Mujani, dan Burhanudin Muhtadi berani membuka sumber dana penelitian surveinya. Bagi dia, itu lebih penting ketimbang membeberkan metodologi survei ke masyarakat.

“Tanya survei ini duitnya dari mana selama berbulan-bulan ini. Kan miliaran. Apakah mungkin mereka keluarin duit sendiri miliaran? Tolong itu dijelaskan ke publik, kami tunggu ceritanya di Morrisey besok,” terangnya ketika dihubungi JawaPos.com.

Di sisi lain, BPN Tolak Hadir dalam acara buka-bukaan lembaga survei tersebut. Andre mengaku enggak mau meladeni lembaga survei tersebut.

“Nggak lah, ngapain kami hadir. Kami udah ada real count, ngapain ngurusin quick count. Kami punya real count 60 persen data kami. Ngapain ngurus quick count orang,” pungkasnya.

Adapun Persepi merupakan sebuah wadah organisasi perhimpunan bagi lembaga survei di Indonesia. Setidaknya ada 29 lembaga survei di bawah payung Persepi, sebagai berikut:

 

‎      1. Indo Barometer

  1. Indikator Politik Indonesia
  2. Indo Data
  3. Lembaga Survei Indonesia
  4. Politicawave
  5. Populi Center
  6. Charta Politika
  7. CSIS
  8. Losta Institute (Yogyakarta)
  9. Voxpol
  10. SMRC
  11. LKPI (Sumatera Selatan)
  12. Poltracking Indonesia
  13. Indopolling Network
  14. Pandawa Research
  15. Haluoleo Institute (Sulawesi Tenggara)
  16. Indo Riset
  17. Roda Tiga Konsultan
  18. Polmark Indonesia
  19. Indo Consulting
  20. CRC (Sulawesi Selatan)
  21. Cirus Surveyors Group
  22. Sand Analitik Indonesia
  23. Indonesia Strategic Institute (Bandung)
  24. Pedoman Research Communication
  25. Cyrus Network
  26. Indekstat
  27. Spektrum Politika (Padang)
  28. 29. Parameter Konsultindo

Sumber: jawapos.com

Lembaga Survei Akan Buka-Bukaan Data Quick Count, BPN Tolak Hadir